Bombana A-1.info — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia dini sebagai bagian dari program nasional Three Zeros yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 21 Juli 2025 dan diikuti oleh seluruh TP PKK se-Indonesia.
Program Three Zeros merupakan inisiatif strategis BKKBN yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga melalui tiga indikator utama yaitu Zero Akta Kelahiran, Zero Tidak Punya Jaminan Kesehatan, dan Zero Tidak Memiliki Rumah Layak Huni. Dalam agenda kali ini, fokus utama pembahasan tertuju pada strategi percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia dini di seluruh daerah.
Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, memimpin langsung partisipasi Bombana dari lokasi terpisah secara virtual, sementara sejumlah pengurus PKK mengikuti kegiatan dari Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana. Dalam sambutannya, Fatmawati menegaskan pentingnya akta kelahiran sebagai identitas dasar yang menjamin masa depan seorang anak.
“Akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif, tetapi bukti eksistensi dan perlindungan negara terhadap hak-hak anak. Kami di TP PKK Bombana siap bersinergi dengan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga kader di lapangan, untuk memastikan tidak ada anak yang luput dari dokumen ini,” ujar Fatmawati.
Ia menekankan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan merupakan fondasi dalam menjamin akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial lainnya. Karena itu, TP PKK menaruh perhatian besar pada upaya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran sejak dini.
Dalam forum Best Practice Three Zeros yang digelar BKKBN, TP PKK dari berbagai daerah turut berbagi pengalaman mengenai strategi percepatan program. Beberapa di antaranya termasuk model pelayanan jemput bola ke rumah warga, integrasi layanan PKK dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kolaborasi lintas sektor dengan organisasi kemasyarakatan.
TP PKK Bombana sendiri melaporkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan di daerahnya, seperti memperkuat edukasi melalui posyandu dan dasawisma, memberikan pendampingan pengurusan dokumen bagi keluarga kurang mampu, serta menjalin kemitraan erat dengan Dinas Dukcapil untuk memperluas cakupan pelayanan administrasi kependudukan.
“Kami tidak hanya menyasar kepemilikan akta kelahiran, tetapi juga aktif mendorong keluarga untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan kesehatan dan meningkatkan akses terhadap hunian yang layak. Visi kami adalah menciptakan keluarga Bombana yang berkualitas, tangguh, dan sejahtera,” tambah Fatmawati.
Dua narasumber utama dari BKKBN yaitu Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak serta Deputi Bidang KSPK turut memberikan apresiasi terhadap partisipasi aktif TP PKK Bombana. Mereka menilai bahwa praktik baik yang dilakukan Bombana layak dijadikan referensi bagi daerah lain, terutama dalam membangun pendekatan program yang humanis, adaptif, dan kolaboratif.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi atau forum evaluasi, tetapi juga dijadikan momentum penting bagi TP PKK Bombana untuk memperkuat gerakan di akar rumput. Dalam semangat gotong royong yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat, TP PKK menargetkan tidak ada lagi anak di Bombana yang tumbuh tanpa identitas hukum dan jaminan legalitas sebagai warga negara.
Dengan tekad yang kuat dan strategi yang terukur, TP PKK Kabupaten Bombana terus berupaya menjadi lokomotif utama dalam mendorong terwujudnya program keluarga berdaya dan sejahtera. Harapannya, anak-anak Bombana tumbuh sebagai generasi emas yang terlindungi hak-haknya sejak hari pertama mereka hadir di dunia.