Bombana,A-1.Info / – Dalam upaya menjaga stabilitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, kembali menekankan pentingnya peran aktif sektor swasta. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (7/7/2025) pukul 09.00 WITA.
Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Bombana. Dari Bombana, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta jajaran.
Dalam pertemuan daring ini, Mendagri Tito menyampaikan bahwa selama ini ketergantungan terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menggerakkan roda ekonomi daerah masih terlalu tinggi. Menurutnya, pola pikir ini harus diubah secara progresif.
> “Saya menghimbau kepada rekan-rekan sekalian agar jangan terlalu berharap kepada APBN untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi justru sangat ditentukan oleh sektor swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” tegas Mendagri Tito.
Pernyataan tersebut menjadi titik tekan utama dalam forum koordinasi yang rutin digelar sebagai bentuk evaluasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tito mengajak seluruh kepala daerah untuk proaktif membangun kebijakan yang berpihak pada kemudahan berusaha, menyederhanakan perizinan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dalam sesi pemaparan, turut hadir narasumber utama Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si., yang membawakan materi mengenai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang tengah digalakkan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat serta menggerakkan sektor konstruksi dan turunannya.
Menurut Prof. Rachmat, peran pemerintah daerah tidak sebatas pada penyediaan lahan atau regulasi pendukung. Pemerintah daerah juga harus mampu mengintegrasikan program pembangunan dengan keterlibatan sektor swasta lokal sebagai mitra strategis. “Ekonomi akan tumbuh apabila pelaku usaha merasa aman, nyaman, dan didukung oleh birokrasi yang cepat serta tidak berbelit-belit,” ujarnya.
Partisipasi aktif Pemkab Bombana dalam Rakor ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga sinergi pusat dan daerah demi penguatan perekonomian yang berkelanjutan. Pj. Sekda Ir. Syahrun menyatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat kebijakan yang pro-investasi serta mempercepat koordinasi lintas OPD guna memetakan potensi unggulan daerah yang dapat dikerjasamakan dengan sektor swasta.
> “Kami memahami bahwa APBD kita terbatas. Oleh karena itu, membuka pintu investasi adalah keharusan jika kita ingin melihat pembangunan yang signifikan dan merata,” kata Syahrun.
Rakor ini juga menjadi pengingat penting bahwa daya dorong ekonomi bukan hanya soal angka dalam anggaran, tetapi juga keberanian membuat terobosan dan keterbukaan dalam bekerja sama dengan dunia usaha. Dalam konteks ini, daerah menjadi ujung tombak penciptaan pertumbuhan melalui sinergi antara birokrasi dan pelaku usaha.
Dengan semangat tersebut, pemerintah pusat berharap agar seluruh daerah mulai membangun ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan inklusif, tanpa terlalu bergantung pada dana pemerintah pusat. Terlebih, tantangan ekonomi global ke depan menuntut setiap daerah untuk lebih inovatif dan adaptif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
Melalui Rakor ini, semangat kolaborasi kembali ditegaskan: pemerintah pusat memberikan arah, namun gerakan percepatan pembangunan ada di tangan daerah bersama sektor swasta yang menjadi mesin utama penggerak ekonomi.