Bombana,A-1.Info / — Harapan baru bagi masyarakat pesisir mulai tampak di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara. Pada Jumat, 10 April 2026, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) mendampingi tim verifikasi kawasan terpadu layak huni dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam agenda penting penataan kawasan kumuh.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Disperkimtan Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW, yang menilai bahwa langkah ini bukan sekadar kunjungan administratif, melainkan bagian dari gerak cepat pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat pesisir yang selama ini hidup dalam keterbatasan infrastruktur.
Tim verifikasi yang turun langsung ke lapangan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti bahwa penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara parsial.
Desa Terapung dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas dalam program Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah program yang dirancang untuk mengubah wajah kawasan pesisir menjadi lebih layak huni, sehat, dan memiliki daya saing ekonomi. Dalam verifikasi tersebut, tim melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi permukiman, fasilitas umum, hingga potensi ekonomi lokal.
Hasil dari verifikasi ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyalurkan berbagai bantuan pada tahun 2026. Program yang disiapkan tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat.
Sejumlah rencana bantuan yang akan dikucurkan meliputi pembangunan rumah layak huni bagi warga, penyediaan fasilitas olahraga, bantuan kapal nelayan, serta penguatan jaringan listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui program sanitasi dan pengelolaan persampahan.
Tidak kalah penting, pemerintah juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui bantuan UMKM dan penyediaan alat tangkap ikan bagi nelayan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Di sisi lain, sektor pariwisata turut menjadi perhatian dalam pengembangan kawasan ini. Desa Terapung diproyeksikan memiliki potensi sebagai destinasi wisata berbasis pesisir, sehingga akan didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata.
Sofian Baco menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama dalam mewujudkan perubahan nyata di lapangan. Menurutnya, pendekatan terpadu ini diharapkan mampu mempercepat penataan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana menghadirkan kehidupan yang lebih layak, sehat, dan produktif bagi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Dengan langkah terukur dan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, Desa Terapung kini berada di ambang transformasi besar. Dari kawasan yang sebelumnya terpinggirkan, desa ini perlahan diarahkan menjadi simbol kebangkitan kawasan pesisir yang modern, tertata, dan penuh harapan baru bagi warganya.