Bombana, A-1.Info / – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya terhadap peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Acara yang digelar pada Senin (3/2/2025) di Ruang Rapat Bupati ini menghadirkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta para camat, dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Bombana, Edy Suharmanto.
Perjanjian Kinerja yang ditandatangani ini bukan sekadar dokumen formal tahunan, melainkan sebuah kontrak kinerja yang mengikat seluruh jajaran pemerintah daerah. “Dokumen ini merupakan bukti komitmen kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai target pembangunan di Bombana,” tegas Edy Suharmanto dalam sambutannya, seperti dikutip dari laman PPID Bombana.
Proses penandatanganan ini menandai dimulainya implementasi serangkaian program strategis yang telah dirancang untuk tahun 2025. Edy menekankan bahwa perjanjian ini akan menjadi dasar evaluasi pencapaian target kinerja setiap OPD. “Ini bukan formalitas belaka, tapi alat ukur konkret untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, menjelaskan mekanisme implementasi perjanjian ini. “Perjanjian Kinerja menjadi landasan penyusunan E-Kinerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bombana. Ini merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang sedang kami lakukan,” paparnya.
Sistem E-Kinerja yang dimaksud akan menjadi alat monitoring real-time pencapaian target setiap unit kerja. “Dengan sistem ini, kami bisa memastikan setiap program yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” lanjut Anisa.
Beberapa poin krusial dalam perjanjian ini meliputi:
1. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Percepatan realisasi anggaran pembangunan
3. Optimalisasi program prioritas daerah
4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
5. Penguatan sistem pengawasan internal
Penandatanganan ini juga menjadi momentum penting dalam menyelaraskan seluruh program kerja OPD dengan visi pembangunan Kabupaten Bombana. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi program yang tumpang tindih atau tidak sejalan dengan prioritas daerah,” ujar Edy.
Untuk memastikan implementasinya, Pemkab Bombana akan menerapkan sistem reward and punishment yang ketat. Unit kerja yang berkinerja baik akan mendapat apresiasi, sementara yang gagal memenuhi target akan mendapatkan pembinaan khusus.
“Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap good governance. Dengan mekanisme yang jelas, kami yakin bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Bombana,” tegas Edy menutup pertemuan.
Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD, para camat, serta perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Penandatanganan dilakukan secara simbolis oleh 10 perwakilan OPD sebelum dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Dengan langkah strategis ini, Pemkab Bombana bertekad menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja 2025 diharapkan menjadi fondasi kuat untuk percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.