Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas Pencapaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Rabu (9/7/2025) di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana.
Rapat ini dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta dihadiri seluruh kepala perangkat daerah. Forum tersebut menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan enam bulan pertama tahun anggaran berjalan.
Dalam sambutannya, Ir. Syahrun menjelaskan bahwa kegiatan monitoring bukan sekadar rutinitas pelaporan, tetapi instrumen penting untuk memastikan program berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah daerah.
“Evaluasi ini penting sebagai bentuk kontrol bersama terhadap realisasi program kerja yang telah direncanakan. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Setiap OPD kemudian memaparkan progres pelaksanaan kegiatan, termasuk realisasi fisik, serapan anggaran, serta hambatan teknis dan administratif di lapangan. Proses ini berlangsung secara terbuka sehingga masing-masing perangkat daerah dapat mengetahui titik-titik kritis yang perlu segera diperbaiki.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana, Doddy A Muchlisi, menjelaskan bahwa sebagian OPD sudah mencapai realisasi di atas 50 persen, baik secara fisik maupun keuangan. Namun masih ada OPD yang harus bekerja lebih keras karena menghadapi kendala seperti keterlambatan proses lelang, faktor teknis lapangan, hingga perubahan regulasi.
“Beberapa OPD progresnya sangat baik, namun sebagian lainnya perlu melakukan percepatan agar target serapan dapat tercapai sesuai jadwal,” jelas Doddy.
Melalui forum tersebut, Pj. Sekda menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan. Menurutnya, percepatan program tidak boleh menunggu hingga menjelang akhir tahun anggaran.
“Kita tidak boleh menunggu hingga akhir tahun baru bergerak cepat. Setiap OPD harus memiliki sense of urgency agar target-target pembangunan bisa dicapai tepat waktu,” tegasnya.
Rapat monev ini juga memiliki fungsi strategis untuk perumusan langkah korektif. Evaluasi menyeluruh yang dilakukan menjadi dasar penyusunan strategi penganggaran dan kebijakan pembangunan di periode berikutnya. Jika diperlukan, reposisi anggaran akan dilakukan untuk memastikan belanja daerah benar-benar efektif dan efisien.
Melalui evaluasi terstruktur ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kualitas kinerja OPD semakin meningkat dan target pembangunan dapat tercapai dengan baik. Monev menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang transparan terus menjadi prioritas utama.