Bombana,A-1.Info / – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka evaluasi laporan keuangan tahun 2024, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si memimpin rapat Exit Meeting dengan perwakilan Ketua dan Anggota Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Ruang Measa Laro, Kantor Bupati Bombana pada Jumat (14/3/2025). Rapat ini juga dihadiri oleh para asisten, staf ahli bupati, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Auditor BPK memaparkan hasil audit yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan Kabupaten Bombana. Secara umum, hasil audit menunjukkan adanya perbaikan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, BPK tetap mencatat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan transparansi dalam pelaporan anggaran.
“Tahun ini kami melihat adanya kemajuan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama dalam pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Ketua Tim Auditor BPK. Ia juga menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel di masa mendatang.
Menanggapi hasil audit tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan apresiasi kepada BPK atas kerja sama yang telah terjalin dalam proses pemeriksaan keuangan daerah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
“Kami menyadari bahwa meskipun ada perbaikan signifikan, masih banyak yang perlu kami benahi. Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dan memastikan pengelolaan keuangan Kabupaten Bombana semakin baik,” ujar Bupati Burhanuddin.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki segala temuan yang ada, serta memastikan bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, tetapi juga untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal.
Rapat Exit Meeting ini juga menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mendiskusikan secara langsung beberapa temuan yang perlu segera diperbaiki. Berbagai langkah strategis pun mulai dirumuskan agar implementasi rekomendasi dari BPK dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap rekomendasi dari BPK akan dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan