Bombana,A-1.Info / — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian. Salah satunya kondisi ruas jalan di Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, yang menjadi akses penting bagi aktivitas warga sehari-hari.
Ketua Umum DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad, mendorong pemerintah daerah agar tetap mengambil langkah penanganan terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, perbaikan sementara atau clearing jalan dapat menjadi solusi awal sembari menunggu dukungan anggaran untuk pembangunan secara permanen.
Ruas jalan tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena tidak hanya digunakan masyarakat Kecamatan Poleang Tenggara, tetapi juga menjadi jalur penghubung antardesa hingga menuju wilayah Kecamatan Poleang Timur.
Adapun akses yang menjadi perhatian berada di wilayah Kecamatan Poleang Tenggara, khususnya yang menghubungkan Desa Lemo, Desa Terapung, dan Desa Larete, kemudian tersambung menuju Kecamatan Poleang Timur.
Bagi Yudi, persoalan jalan tidak semata-mata berkaitan dengan kenyamanan perjalanan. Infrastruktur jalan memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang setiap hari membutuhkan akses untuk membawa hasil produksi menuju pasar maupun pusat distribusi.
“Bagaimana akses hasil nelayan dan petani bisa cepat kalau infrastrukturnya tidak mendukung? Karena itu, kita mendorong apa yang memang betul-betul mendukung kebutuhan masyarakat,” ujar Yudi.
Ia menilai, dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah tidak harus menunggu hingga tersedianya anggaran pembangunan secara penuh untuk melakukan langkah awal. Penanganan sementara dinilai tetap penting agar kerusakan jalan tidak semakin menghambat mobilitas masyarakat.
Terlebih, jalur yang menghubungkan Desa Lemo, Desa Terapung, dan Desa Larete menuju Kecamatan Poleang Timur memiliki arti penting bagi pergerakan masyarakat. Kelancaran akses tersebut dapat membantu mempercepat mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Menurut Yudi, akses jalan yang layak merupakan bagian penting dalam memperkuat roda perekonomian masyarakat. Ketika jalur transportasi terganggu, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang bergantung pada kelancaran distribusi barang dan hasil produksi.
Karena itu, DPC PBB Kabupaten Bombana mendukung langkah pemerintah yang diarahkan pada kebutuhan paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dukungan tersebut, kata Yudi, juga sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bombana yang mengedepankan konsep agrominapolitan. Konsep tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu menghubungkan sentra produksi dengan masyarakat, pasar, serta berbagai pusat aktivitas ekonomi.
“Ini merupakan bagian dari visi dan misi Bapak Bupati tentang agrominapolitan. Kalau kita ingin sektor pertanian dan perikanan berkembang, infrastrukturnya juga harus mendukung,” katanya.
Yudi berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi ruas jalan di Poleang Tenggara dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan anggaran yang tersedia. Penanganan sementara diharapkan mampu menjaga akses masyarakat tetap berfungsi sebelum pembangunan dan perbaikan permanen dapat dilaksanakan.
Pada akhirnya, persoalan jalan bukan hanya tentang aspal yang rusak atau badan jalan yang membutuhkan pengerasan. Di balik kondisi tersebut terdapat aktivitas petani yang harus mengangkut hasil panen, nelayan yang membawa hasil tangkapan, serta masyarakat yang membutuhkan akses aman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
Jalur yang menghubungkan Desa Lemo, Desa Terapung, dan Desa Larete hingga Kecamatan Poleang Timur karena itu tidak sekadar menjadi penghubung antarwilayah. Akses tersebut juga menjadi bagian dari urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Karena itu, perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan tidak berhenti pada respons terhadap kerusakan, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan yang memastikan potensi ekonomi masyarakat benar-benar terhubung dengan pasar.
Dorongan PBB Bombana ini sekaligus membuka ruang diskusi lebih luas mengenai prioritas pembangunan di tengah efisiensi anggaran: ketika anggaran terbatas, infrastruktur mana yang harus lebih dahulu diselamatkan agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak ikut terhambat?