Bombana,A-1.Info / – Dalam upaya memantapkan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bombana berkomitmen untuk memperkuat kapasitas dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dianggap sebagai langkah strategis mengingat masyarakat desa merupakan ujung tombak pembangunan dan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Desa Lantawonua Rumbia pada Sabtu (18/1/25) ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bombana, M. Hadi Rahardjo Putra, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, serta seluruh pengurus PABPDSI.
M. Hadi Rahardjo Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bombana, menyatakan bahwa rapat koordinasi PABPDSI kali ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bertujuan untuk memberikan penguatan kepada BPD dalam menyusun perencanaan pembangunan desa tahun 2025. “Dengan adanya rapat PABPDSI yang digelar sekaligus sebagai ajang silaturahmi, diharapkan kinerja BPD dan pemerintah desa akan semakin maksimal. Ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi dan membawa dampak positif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, khususnya di Kabupaten Bombana,” ujar Hadi.
Ketua PABPDSI Kabupaten Bombana, Sahiruddin, S.Pd, menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga yang kredibel dan ahli dalam tata kelola desa guna meningkatkan kapasitas BPD. “Kami berkomitmen untuk turut serta dan memberi kewenangan BPD sesuai fungsinya sebagai salah satu lembaga yang merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. BPD memiliki fungsi penting, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan pemerintah desa,” jelas Sahiruddin.
Sekretaris Umum PABPDSI dan Tutor Nasional Tata Kelola Desa, Lode, S.Si, yang juga hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa peran BPD sangat vital dalam pembangunan desa. Menurutnya, BPD merupakan urat nadi dan kontrol dalam pembangunan desa melalui fungsi pengawasan di setiap tahapan perencanaan. “BPD bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan realisasi kebijakan dan program desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berfungsinya pengawasan BPD, diharapkan dapat tercipta kemakmuran serta kesejahteraan desa sebagai ujung tombak dan parameter kesejahteraan setiap kabupaten,” terang Lode.
Di sela kegiatan tersebut, Abadi Makmur selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bombana menjelaskan bahwa BPD harus bersinergi dan membangun kerja sama yang solid dengan pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa BPD tidak boleh hanya mencari-cari kesalahan kepala desa, melainkan harus berfungsi sebagai lembaga kontrol yang konstruktif. “BPD harus berfungsi sebagai lembaga kontrol dan badan pengawasan setiap rencana yang akan dieksekusi oleh pemerintah desa. Begitu pula, seorang kepala desa harus transparan kepada BPD dalam setiap progres yang akan diwacanakan. Bukan justru menganggap BPD sebagai bawahan,” tegas Abadi Makmur.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat peran BPD dalam mendukung pembangunan desa yang lebih baik. Dengan adanya sinergi yang kuat antara BPD, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan desa di Kabupaten Bombana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan visi PABPDSI untuk menciptakan desa-desa yang sejahtera, mandiri, dan berdaulat.
Melalui kegiatan ini, PABPDSI Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa. Dengan peran BPD yang semakin kuat, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bombana dapat terus meningkat.
Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, PABPDSI Kabupaten Bombana berharap dapat mewujudkan desa-desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.