Bombana,A-1.Info / – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil kembali ditegaskan melalui sebuah langkah konkret: penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (3/2/2025) di Ruang Rapat Bupati ini menjadi simbol keseriusan Pemkab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Bombana, Edy Suharmanto, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat. Lebih dari sekadar agenda tahunan, perjanjian ini menjadi kontrak kerja yang mengikat seluruh elemen birokrasi daerah, dengan tujuan utama: menyukseskan pembangunan Bombana secara berkelanjutan.
“Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah bukti komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan,” tegas Edy dalam sambutannya, sebagaimana dilansir dari laman PPID Bombana.
Melalui Perjanjian Kinerja 2025, Pemkab Bombana menanamkan budaya kerja berbasis capaian dan akuntabilitas. Semua OPD diwajibkan menjalankan program-program prioritas dengan ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur. Hal ini merupakan bentuk reformasi birokrasi yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bombana, Firdaus, S.Pd., MM, menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja ini selanjutnya akan menjadi fondasi bagi penyusunan sistem E-Kinerja, yang diterapkan kepada seluruh ASN di Bombana. “Sistem ini memungkinkan kita memantau kinerja secara real-time, memperkuat transparansi, serta memastikan bahwa setiap program bisa dipertanggungjawabkan dengan data konkret,” jelasnya.
Beberapa aspek strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025 meliputi:
- Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Percepatan realisasi anggaran pembangunan
- Optimalisasi program prioritas daerah
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur
- Penguatan sistem pengawasan internal
Poin-poin tersebut menggambarkan arah kebijakan yang jelas: menjadikan Bombana sebagai daerah dengan sistem pemerintahan modern yang didukung oleh birokrasi profesional. Penjabat Bupati Edy Suharmanto menegaskan pentingnya integrasi antar-OPD dalam mendukung target pembangunan. “Kami tidak ingin ada program yang jalan sendiri-sendiri. Semua harus selaras, efisien, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Bombana juga menerapkan sistem reward and punishment yang adil dan terukur. Unit kerja yang menunjukkan kinerja unggul akan mendapatkan penghargaan, sementara yang belum memenuhi target akan mendapat pembinaan khusus. Ini merupakan upaya menjaga semangat kompetisi sehat dalam lingkungan birokrasi, sekaligus memastikan kualitas layanan publik terus meningkat.
Acara penandatanganan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kolaborasi. Sebanyak 10 perwakilan OPD secara simbolis menandatangani perjanjian di hadapan pimpinan daerah, disaksikan oleh para camat serta perwakilan elemen masyarakat. Sesi foto bersama di akhir acara menjadi penanda bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah siap menyukseskan agenda pembangunan Bombana di tahun 2025.
Langkah ini membuktikan bahwa Pemkab Bombana tidak hanya berwacana, tetapi telah mengambil langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berdaya saing. Dengan pondasi yang kuat melalui Perjanjian Kinerja 2025, Bombana menatap masa depan yang lebih progresif — dengan pelayanan publik yang prima, pembangunan yang terarah, serta birokrasi yang semakin profesional dan bertanggung jawab.