Bombana, A-1.Info / – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bombana menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Tapuahi yang digelar di Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Musyawarah ini menjadi momen penting bagi masyarakat desa dalam merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta menetapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Bombana, Amsir SS, aparat Desa Tapuahi, pegawai kecamatan, pengurus BUMDes Tapuahi, serta Dewan Perwakilan Desa. Kehadiran para pemimpin desa dan perwakilan pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama dalam membangun ekonomi desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Peran Strategis BUMDes dalam Ketahanan Pangan
Dalam musyawarah ini, dibahas bagaimana BUMDes dapat berperan aktif sebagai penyedia bahan baku pangan guna mendukung program nasional ketahanan pangan. Sebagai lembaga usaha desa, BUMDes memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan sumber daya lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, baik untuk konsumsi masyarakat lokal maupun dalam skala yang lebih luas.
Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Bombana, Amsir SS, menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam menyukseskan program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.
“Desa dapat menjadi lokomotif dalam program ini dengan memanfaatkan potensi lokal melalui BUMDes. Dengan pengelolaan yang tepat, desa mampu menyuplai bahan pangan sehat dan bergizi untuk mendukung program makan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BUMDes Tapuahi akan difokuskan pada peningkatan produksi dan distribusi bahan pangan, memperluas akses pasar, serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Langkah ini selaras dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan kemandirian pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Komitmen Dinas PMD dalam Penguatan BUMDes
Kepala Dinas PMD Bombana, M. Hadi Rahardjo Putra, menegaskan bahwa revitalisasi BUMDes harus dilakukan secara serius agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
“Kami berharap BUMDes Tapuahi dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah siap memberikan pendampingan serta dukungan agar BUMDes dapat tumbuh dan berkontribusi dalam ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi harus diterapkan melalui langkah-langkah nyata yang melibatkan seluruh elemen desa.
“Kunci keberhasilan BUMDes terletak pada sinergi antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat. Jika semua elemen bekerja sama dengan baik, maka BUMDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan,” tambahnya.
Langkah Konkret untuk Meningkatkan Kemandirian Desa
Musyawarah ini menghasilkan berbagai kesepakatan strategis, termasuk:
•Penguatan permodalan BUMDes untuk memastikan keberlanjutan usaha
•Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar lebih profesional dalam menjalankan usaha
•Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan usaha desa
•Pengembangan jaringan pasar dan kemitraan untuk memperluas pemasaran produk BUMDes
Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan BUMDes Tapuahi mampu berkontribusi lebih besar dalam menciptakan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sinergi antara pemerintah, BUMDes, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat ekonomi desa. Dengan strategi yang tepat, desa-desa di Kabupaten Bombana diharapkan dapat semakin mandiri dalam sektor ekonomi serta berperan aktif dalam keberhasilan program ketahanan pangan nasional.