Bombana,A-1.Info / – Di tengah aroma perubahan yang mulai terasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, sebuah momen penting terukir pada Senin , 30 Juni 2025. Bukan sekadar pelantikan, tapi penegasan arah baru birokrasi: Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., resmi dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana menggantikan dr. H. Sunandar, MM.Kes. Pelantikan berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana—sebuah ruang yang pagi itu menjadi saksi dimulainya babak baru dalam kepemimpinan birokrasi daerah.
Dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., acara ini dihadiri para kepala OPD, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintahan lainnya. Namun lebih dari seremoni, yang mengemuka justru arah tegas yang diberikan Bupati: Pj. Sekda bukan hanya simbol birokrasi, melainkan garda depan penataan ulang sistem kerja pemerintah.
“Sekda itu jenderal. Saya tidak butuh lambat. Saya butuh cepat. Saya butuh gerak,” tegas Burhanuddin di hadapan peserta pelantikan. Tak ada ruang untuk basa-basi. Di tengah periode transisi ini, Syahrun dituntut langsung bekerja, bukan beradaptasi.
Dan misi pertamanya sudah disiapkan—langsung menyentuh akar pelayanan publik: mengevaluasi lebih dari 700 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang tersebar di seluruh instansi Kabupaten Bombana. “Saya minta evaluasi total. Jangan sampai ada yang diperpanjang kontraknya tapi tidak jelas kerjanya. Kita tidak boleh membiarkan birokrasi berjalan di atas pembiaran,” ujar Bupati.
Tantangan itu diterima dengan kepala tegak oleh Syahrun, sosok yang bukan orang baru di Bombana. Ia pernah memimpin Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat. Rekam jejaknya di sektor infrastruktur tak hanya memberi reputasi, tapi juga fondasi manajerial yang kuat.
“Lebih dari 700 PPPK telah diangkat. Tugas pertama saya adalah memastikan mereka benar-benar menjalankan kewajibannya,” ungkap Syahrun dalam wawancara usai pelantikan. Ia menyebut sudah mulai menginstruksikan timnya menelusuri absensi, kehadiran, dan produktivitas para pegawai tersebut.
Evaluasi, menurut Syahrun, akan dilakukan menyeluruh dan objektif. “Tidak ada yang dikecualikan. PPPK harus punya tanggung jawab yang setara dengan PNS. Jangan sampai mereka menjadi beban anggaran jika tidak dikawal dengan benar,” katanya.
Jika ditemukan yang tak aktif, maka teguran dan sanksi akan diberlakukan sesuai regulasi yang berlaku. “Semua ada mekanismenya. Kita hanya menegakkan aturan dan menjaga marwah birokrasi,” tambahnya.
Menariknya, dalam pelantikan ini, terlihat sinyal bahwa Pemerintah Bombana tidak lagi mentoleransi aparatur pasif. “Kita ingin birokrasi yang produktif, adaptif, dan loyal terhadap misi pelayanan,” ujar Bupati dalam pernyataan penutupnya.
Dalam waktu singkat, Ir. Syahrun harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya transisi administratif, tetapi penanda arah baru: lebih tegas, lebih cepat, dan lebih terukur. Bukan mustahil, dari tugas awal mengevaluasi PPPK ini, kita akan menyaksikan lahirnya standar baru birokrasi di Bombana—birokrasi yang tidak lagi bersembunyi di balik meja, tapi benar-benar hadir di tengah kebutuhan masyarakat.
Masyarakat Bombana kini menanti, bukan hanya sekadar hasil, tetapi gebrakan. Karena di pundak seorang Pj. Sekda yang baru saja dilantik, ada tanggung jawab untuk memastikan birokrasi berjalan bukan karena kebiasaan, tapi karena kesadaran. Dan mungkin, inilah titik tolak untuk mewujudkan Bombana Berdaya—dimulai dari keberanian seorang Syahrun untuk membersihkan jajarannya sendiri.