Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana terus memperkuat posisinya sebagai motor penggerak reformasi keuangan daerah. Melalui kerja sama strategis dengan Disdukcapil Bombana, BKD kini memperoleh akses pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Kolaborasi dua instansi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Kepala BKD Bombana, Doddy Muchlisi, dan Kabid Pemanfaatan Data Disdukcapil, Sri Patonah. Dari BKD hadir pula Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Syahrul, yang selama ini menangani langsung proses pendataan wajib pajak.
Kerja sama tersebut merupakan implementasi dari persetujuan Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.1.2/2690/Dukcapil. Keamanan data tetap menjadi prioritas, mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pemanfaatannya.
Bagi BKD Bombana, akses terhadap data kependudukan merupakan “kunci emas” untuk mempercepat verifikasi wajib pajak, meningkatkan akurasi data penetapan pajak, serta memperluas potensi pendapatan asli daerah. Kepala BKD, Doddy Muchlisi, menegaskan manfaat strategis kolaborasi tersebut. “Ini momentum penting bagi Bombana. Akses data yang valid membantu kami memperkuat basis pendapatan daerah dan menghadirkan layanan pajak yang lebih profesional,” ujarnya.
Dari pihak Disdukcapil, Sri Patonah menekankan bahwa integrasi data ini adalah bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang lebih cerdas dan responsif. “Kami mendorong pemanfaatan data secara optimal oleh seluruh OPD pengguna agar pelayanan publik semakin berkualitas,” katanya.
Syahrul, Kabid pada BKD, menambahkan bahwa pemanfaatan NIK dan KTP-el mempercepat proses administrasi pajak. Verifikasi yang sebelumnya memerlukan waktu panjang kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efisien.
Ke depan, kedua instansi bersepakat untuk memperluas bentuk kolaborasi, meliputi integrasi sistem lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM pengelola data, serta penguatan keamanan informasi sesuai standar yang ditetapkan. Langkah ini menjadikan BKD Bombana sebagai pelopor dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis data, sekaligus menciptakan model sinergi OPD yang efektif dan inovatif.
Transformasi data ini diharapkan mampu memperbesar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. BKD Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan fiskal modern yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.