Bombana, A-1.info – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menekan laju inflasi di daerah. Salah satu langkah nyata dilakukan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Selasa, 2 September 2025. Kegiatan ini diikuti secara serentak oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting.
Di Kabupaten Bombana, rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah dan dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Turut hadir dalam kesempatan itu Pj. Sekretaris Daerah, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten setda, serta kepala perangkat daerah terkait bersama jajarannya.
Rapat ini dipimpin langsung dari pusat oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Menurut Mendagri, inflasi bukan sekadar isu ekonomi, melainkan isu sosial yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.
Beberapa poin strategis yang dibahas dalam rapat tersebut mencakup perkembangan inflasi nasional dan regional, dinamika harga kebutuhan pokok, serta hasil pemantauan terhadap harga pangan strategis. Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional juga memaparkan aksi-aksi konkret dalam memastikan ketersediaan dan stabilisasi pasokan pangan. Sementara itu, Perum Bulog menyampaikan peran aktifnya dalam menjaga kestabilan harga melalui distribusi dan intervensi pasar.
Rapat ini juga menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca terjadinya sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Pemerintah pusat menilai bahwa ketegangan sosial berpotensi mengganggu iklim ekonomi apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diimbau untuk bersikap tanggap, mengantisipasi kemungkinan gejolak, dan mengambil langkah-langkah preventif yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, menunjukkan komitmen kuat untuk selaras dengan kebijakan nasional. Bupati Burhanuddin menilai bahwa forum seperti ini menjadi sarana penting dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan pemerintah pusat. Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok adalah fondasi utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah.
Kehadiran unsur Forkopimda dan kepala perangkat daerah terkait juga mempertegas bahwa isu inflasi dan pertumbuhan ekonomi bukan hanya urusan satu sektor, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Langkah kolaboratif dan koordinatif inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga iklim ekonomi yang sehat dan stabil di Kabupaten Bombana.
Dalam sesi tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana merencanakan beberapa strategi konkret di tingkat lokal. Hal ini meliputi pemantauan rutin harga bahan pokok di pasar, koordinasi aktif dengan distributor dan pelaku usaha, hingga penguatan program ketahanan pangan berbasis masyarakat. Pemerintah daerah juga akan memastikan bahwa setiap kebijakan pusat yang bersifat strategis dapat segera diimplementasikan secara efektif dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus proyeksi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Bombana sebagai bagian dari entitas pemerintahan nasional berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan iklim ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama lintas sektor yang berkesinambungan dan keseriusan dalam menyerap serta menerapkan kebijakan pusat, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis dapat menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis dan terus berubah. Upaya kolektif inilah yang akan menjadi pondasi dalam mewujudkan Bombana yang tangguh secara ekonomi dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.