Bombana,A-1.Info / — Upaya meningkatkan tata kelola keuangan negara di daerah kembali diperkuat di Kabupaten Bombana. Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN), sebuah langkah strategis yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, Syarwan di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana.
Forum ini dibentuk sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menciptakan sistem komunikasi yang efektif serta menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Lebih dari sekadar forum diskusi, FKPKN Bombana diharapkan menjadi ruang strategis dalam merumuskan kebijakan, menyusun rekomendasi, dan mencari solusi terbaik untuk mendukung efektivitas pengelolaan anggaran negara dan daerah.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto menekankan bahwa kehadiran forum ini merupakan langkah penting yang harus terus diperkuat. Ia meyakini bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik di tingkat daerah akan memberi dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui FKPKN, kami ingin memastikan bahwa setiap pengelolaan keuangan di daerah dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya soal tertib administrasi, tapi soal bagaimana keuangan negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bombana,” ujarnya.
Lebih jauh, Edy menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi bersama Kementerian Keuangan dalam mengawal pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Senada dengan itu, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Syarwan, menuturkan bahwa forum ini akan menjadi wadah strategis untuk mempererat koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang keuangan negara di daerah. Ia optimistis, dengan terbentuknya FKPKN Bombana, komunikasi dan koordinasi lintas instansi dapat berjalan lebih lancar dan responsif.
“FKPKN akan menjadi ruang diskusi yang strategis dalam membahas kebijakan, kendala, dan solusi terkait pengelolaan APBN dan APBD di daerah. Forum ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah di Kabupaten Bombana,” jelasnya.
Tak hanya itu, FKPKN Bombana juga akan berperan sebagai mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap keuangan daerah. Forum ini memiliki tugas penting dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan keuangan yang dijalankan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap permasalahan atau kendala pengelolaan anggaran di Bombana dapat terdeteksi lebih dini dan diselesaikan dengan cepat.
Syarwan menambahkan, kehadiran forum ini diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi katalisator untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“FKPKN diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan keuangan di daerah. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.
Dengan terbentuknya FKPKN, Kabupaten Bombana kini memiliki ruang koordinasi yang lebih solid dalam merancang, mengelola, hingga mengawasi pemanfaatan anggaran negara. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen nyata Pemkab Bombana untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Ke depan, forum ini akan secara rutin menggelar rapat koordinasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran negara di Bombana. Diharapkan, sinergi yang dibangun lewat FKPKN mampu mempercepat pembangunan daerah, memperbaiki kualitas layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana secara merata.