Bombana,A-1/Info – Kabupaten Bombana tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, pemerintah daerah masih berupaya menyelesaikan persoalan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang nilainya telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, harapan memperoleh tambahan ruang fiskal melalui penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga kini dinilai belum memberikan kepastian.
Dua persoalan tersebut kini dipandang saling berkaitan. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah dinilai tidak hanya memengaruhi jalannya pemerintahan, tetapi juga ikut menekan aktivitas ekonomi masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
Sorotan itu disampaikan Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad, SM, saat ditemui awak media pada Kamis (2/7/2026). Dengan nada tegas, ia meminta pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan, segera merealisasikan transfer Dana Bagi Hasil yang menurutnya merupakan hak daerah.
“Kami dari Pelosok Timur Indonesia kembali menggaungkan tagihan kepada negara agar segera menunaikan kewajiban penyaluran Dana Bagi Hasil. Ini bukan soal meminta belas kasihan, tetapi meminta hak daerah yang seharusnya diterima untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yudi, publik selama ini lebih banyak menyoroti besarnya utang pemerintah daerah kepada kontraktor dan pihak ketiga. Namun, ia menilai akar persoalan yang lebih besar justru terletak pada lemahnya kemampuan fiskal daerah yang dipengaruhi oleh belum optimalnya transfer keuangan dari pemerintah pusat.
“Jangan hanya melihat angka utang daerah. Yang harus dilihat adalah mengapa kondisi itu bisa terjadi. Ketika kemampuan fiskal daerah tertekan, pembangunan ikut melambat, pembayaran kepada pihak ketiga terganggu, dan akhirnya ekonomi masyarakat ikut terseret,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut telah menciptakan efek berantai yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika pembayaran proyek tersendat, kontraktor kesulitan memenuhi kewajibannya kepada pekerja maupun pemasok. Akibatnya, perputaran uang di daerah ikut melambat.
“Kalau kontraktor belum dibayar, pekerja kehilangan penghasilan. Kalau pekerja tidak memiliki uang, mereka tidak berbelanja. Ketika masyarakat berhenti berbelanja, pasar menjadi sepi. Pedagang kehilangan pembeli, pelaku UMKM kehilangan omzet, dan ekonomi daerah semakin lesu. Ini bukan teori, tetapi kenyataan yang sedang dirasakan masyarakat Bombana,” ungkapnya.
Yudi juga menyoroti terbatasnya ruang gerak organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, banyak program yang seharusnya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi menghambat realisasi berbagai program prioritas pemerintah daerah, termasuk visi dan misi kepala daerah yang membutuhkan dukungan keuangan memadai.
“Saya percaya pemerintah daerah memiliki komitmen membangun Bombana. Namun, sebesar apa pun semangat membangun tidak akan berjalan maksimal apabila kemampuan fiskalnya terus berada dalam tekanan,” ujarnya.
Lebih jauh, Yudi mempertanyakan mengapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam justru menghadapi perlambatan ekonomi. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh manfaat yang lebih nyata dari kekayaan alam yang selama ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
“Kekayaan alam terus diambil dari daerah, tetapi masyarakat justru semakin sulit memperoleh penghasilan. Jangan sampai daerah penghasil hanya menjadi penonton, sementara kesejahteraan masyarakatnya tertinggal,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan agar pemerintah pusat tidak memandang persoalan ini hanya dari aspek administrasi keuangan. Menurutnya, keterlambatan penyaluran DBH telah berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Daya beli masyarakat turun, pasar semakin sepi, investasi bergerak lambat, dunia usaha kehilangan gairah. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya pembangunan yang terhambat, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam menghadirkan keadilan fiskal juga bisa ikut tergerus,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Yudi mengaku hampir setiap hari menerima keluhan masyarakat mengenai sulitnya kondisi ekonomi. Aspirasi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa persoalan fiskal bukan lagi menjadi isu yang hanya dirasakan pemerintah daerah, melainkan telah menyentuh kehidupan masyarakat secara luas.
“Kami sudah terlalu lama menunggu kepastian. Masyarakat membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar janji. Daerah membutuhkan kepastian agar pembangunan dapat berjalan, dunia usaha kembali bergerak, dan masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” katanya.
Di tengah situasi tersebut, publik kini menanti langkah konkret pemerintah pusat terkait penyaluran Dana Bagi Hasil, sekaligus upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan dan menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga. Kedua agenda itu dipandang menjadi faktor penting dalam memulihkan kepercayaan dunia usaha, menghidupkan kembali roda perekonomian, serta memastikan pembangunan Bombana dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.
Perdebatan mengenai utang daerah dan lambannya penyaluran DBH pada akhirnya bukan sekadar berbicara tentang angka dalam laporan keuangan. Bagi masyarakat Bombana, persoalan tersebut menyangkut keberlangsungan usaha, lapangan pekerjaan, daya beli, dan harapan agar daerah yang kaya akan sumber daya alam mampu menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh warganya.