Bombana, A-1.Info | – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan meluncurkan program bantuan hukum gratis bagi warga miskin. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati, dengan dihadiri Forkopimda, tenaga ahli hukum, perwakilan LBH, dan pemangku kepentingan lainnya.
Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2/102 Tahun 2025, yang mengatur penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bombana.Kamis (16/01/2025)
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menegaskan bahwa kerja sama ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Ia menekankan pentingnya layanan bantuan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan yang merata di Kabupaten Bombana.
“Melalui kerja sama ini, kami memastikan tidak ada lagi masyarakat miskin yang merasa tak berdaya dalam menghadapi permasalahan hukum. Program ini bukan hanya janji, tetapi langkah strategis untuk memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Edy.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, LBH, dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas semua pihak yang terlibat.
“Bantuan hukum bukan sekadar memberikan pendampingan, tetapi juga menyuarakan harapan masyarakat yang selama ini sulit mengakses keadilan. Dengan dedikasi dan keikhlasan kita semua, saya yakin program ini akan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum yang hadir dalam acara ini menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah. Mereka menyatakan siap untuk mendampingi masyarakat miskin dalam menghadapi berbagai kasus hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana.
“Kami menyambut baik kerja sama ini dan berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum yang profesional dan inklusif. Program ini adalah peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum,” ujar salah satu perwakilan LBH.
Menurut mereka, dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi anggaran, merupakan fondasi penting dalam membangun sistem bantuan hukum yang berkeadilan.
Kerja sama ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam membangun sistem bantuan hukum yang inklusif dan efektif. Melalui program ini, masyarakat miskin di Kabupaten Bombana diharapkan dapat mengakses pendampingan hukum tanpa harus terbebani oleh biaya.
“Semoga ini menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem bantuan hukum yang lebih kuat. Kami ingin masyarakat merasa didengar dan dilindungi, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses keadilan,” ujar Pj. Bupati Edy.
Selain pendampingan hukum, program ini juga berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi lebih positif dalam menciptakan lingkungan yang adil dan transparan.
Sebagai bentuk konkret dukungan pemerintah daerah, Kabupaten Bombana telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa layanan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
“Kami tidak hanya bicara soal dukungan moral, tetapi juga dukungan anggaran. Kami ingin memastikan bahwa layanan ini benar-benar bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan,” tegas Edy.
Penandatanganan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga hukum dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Dengan kerja sama ini, Kabupaten Bombana ingin menunjukkan bahwa keadilan adalah hak setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Melalui program bantuan hukum ini, Pemkab Bombana tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat miskin. Inisiatif ini menjadi simbol nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan yang merata, sekaligus menjadikan Bombana sebagai pelopor dalam layanan bantuan hukum yang inklusif.
Dengan dedikasi yang kuat dari semua pihak, Kabupaten Bombana optimis bahwa program ini akan membawa perubahan positif bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.