Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuat dalam menata ulang mekanisme pembayaran utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Setelah berbulan-bulan para kontraktor menanti kepastian, BKD akhirnya menyampaikan langkah strategis yang memberikan harapan baru bagi mereka.kamis (11/09/2025)
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kepala BKD Bombana, Doddy A Muchlisi, dalam rapat dengar pendapat bersama aliansi kontraktor, Bappeda, dan Inspektorat yang berlangsung di gedung DPRD Bombana. Rapat tersebut dipimpin Ashari Usman yang sejak awal mendorong adanya kepastian prosedur tanpa hambatan birokrasi.
Pada forum itu, Doddy memberikan pernyataan tegas bahwa proses pencairan sudah bisa dimulai segera tanpa memerlukan disposisi pimpinan daerah. Mekanisme baru ini diharapkan memutus rantai birokrasi yang selama ini dianggap memperlambat pencairan.
“Ketika tahapan kepengurusan kelengkapan dinas sudah mengalokasikan, biar hari ini kami sudah siap. Dananya sudah cair dua hari yang lalu. Hari ini sudah bisa mengurus,” ujar Doddy.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah kekhawatiran kontraktor yang sebelumnya merasa dipersulit dengan syarat-syarat administratif yang tidak transparan. Langkah BKD ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah serius mengatasi persoalan tertunggaknya pembayaran.
Ketua rapat, Ashari Usman, kemudian meminta kepastian tambahan untuk memastikan bahwa arahan tersebut bukan hanya wacana.
“Yakin ini tanpa disposisi. Kalau memang begitu persoalan sudah selesai. Anggaran sudah ada, tinggal mengurus kelengkapan saja,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan aliansi kontraktor menyampaikan pengalaman mereka selama mengurus pembayaran. Menurut mereka, berkas sebagian kontraktor telah rampung sejak lama namun terhambat karena proses disposisi yang dinilai tidak fair dan hanya diberikan kepada pihak tertentu.
“Sebenarnya yang menjadi hambatan kami itu disposisi,” ungkap salah satu perwakilan.
Dengan adanya kebijakan baru dari BKD, para kontraktor kini memiliki harapan besar bahwa proses pencairan akan berjalan lebih cepat dan transparan. Mereka juga berharap pemerintah daerah menerapkan standar pelayanan yang sama kepada seluruh rekanan tanpa pengecualian.
BKD Bombana menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya bertugas menyalurkan anggaran tetapi juga memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas. Langkah mempercepat pencairan tanpa disposisi menjadi bentuk pembaruan birokrasi sekaligus upaya membangun kepercayaan mitra kerja.
Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki tata kelola keuangan. Dengan mekanisme yang lebih sederhana dan jelas, pembangunan daerah dapat berjalan lebih lancar karena kontraktor tidak lagi terhambat urusan administratif.
BKD Bombana menyampaikan bahwa mereka siap melayani proses pencairan secara terbuka, objektif, dan profesional. Langkah tegas ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi pengelolaan anggaran di Bombana, sekaligus memperkuat hubungan kerja antara pemerintah dan pihak ketiga.