Rencana pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Bombana yang digelar sebelum masa kepengurusan berakhir tahun 2026 menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat olahraga. Terlalu mendadak. Terlalu cepat. Dan terkesan dipaksakan. Apakah ini murni inisiatif insan olahraga atau justru ada intervensi kekuasaan?
Sebagai salah satu pengurus aktif KONI Bombana, saya merasa perlu mengungkapkan kegelisahan ini secara terbuka. Terlebih, dinamika menjadi semakin kontroversial ketika diketahui bahwa Bupati Bombana, Burhanuddin, turut mendaftarkan diri sebagai calon Ketua KONI. Pertanyaannya, mengapa seorang kepala daerah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pembangunan daerah merasa perlu ikut memperebutkan posisi Ketua KONI?
Kecurigaan publik pun menguat. Apakah ini terkait Bombana yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara pada 2026? Jika merujuk pada pengalaman Porprov di Baubau dan Buton tahun 2024 lalu, Pemprov menggelontorkan dana sekitar Rp30 miliar untuk penyelenggaraan. Bukan tidak mungkin anggaran yang digelontorkan ke Bombana akan jauh lebih besar. Maka, wajar jika banyak yang menduga ada kepentingan anggaran di balik langkah ini.
Saya pribadi merasa prihatin. Sebagai Ketua Harian KONI, saya menilai bahwa seorang Bupati tidak perlu menjadi Ketua KONI untuk bisa berkontribusi dalam memajukan olahraga. Peran kepala daerah justru sangat strategis dalam mendukung kebijakan, mendorong fasilitas, dan mengatur anggaran tanpa harus masuk dalam pusaran struktur organisasi. Jabatan Bupati jauh lebih tinggi dan mulia dari sekadar Ketua KONI.
Apalagi, Bombana hari ini tengah menghadapi sejumlah persoalan krusial. Mulai dari lesunya ekonomi, isu nasional tambang Kabaena, hingga masalah banjir, longsor, dan jalan rusak yang belum juga tertangani secara optimal. Di sinilah seharusnya energi seorang kepala daerah difokuskan—bukan pada urusan organisasi olahraga.
Lebih dari itu, publik tentu masih ingat janji kampanye Bupati Burhanuddin yang disampaikan dengan lantang saat Pilkada. Janji untuk fokus membangun Bombana demi kesejahteraan rakyat. Maka, jika sekarang beliau justru terkesan membagi fokus untuk merebut posisi di luar tupoksi kepala daerah, komitmen itu mulai dipertanyakan.
Sebagai pengurus KONI dan bagian dari masyarakat, saya hanya ingin mengingatkan dengan jernih: berilah kesempatan kepada insan olahraga untuk memimpin KONI. Bupati cukup menjadi mitra strategis yang mendukung kebijakan dan pendanaan olahraga tanpa harus memegang kendali langsung. Biarlah prestasi olahraga menjadi bukti dari kolaborasi, bukan dominasi.
Sungguh elok jika dalam dua tahun ke depan, janji politik Bupati dapat diwujudkan sekaligus dunia olahraga Bombana mencetak sejarah. Tapi itu hanya bisa terjadi jika semua pihak memahami batas peran dan menghindari tumpang tindih kepentingan. Jangan sampai, karena ingin mengurus segalanya, justru tak ada satu pun yang benar-benar terurus.
⸻
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pendapat redaksi.