Bombana,A-1,Info | – Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait keterbukaan informasi di Kabupaten Bombana pada Selasa, 15 Oktober 2024. Kegiatan yang bertempat di Aula Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana ini merupakan bagian dari agenda tahunan yang dijalankan oleh Komisi Informasi Sultra untuk memastikan komitmen keterbukaan informasi di tingkat daerah.
Tim Komisi Informasi Sultra yang dipimpin oleh Andi Ulil Amri, S.Sos, M.Cd., bersama Rahmawati, S.Pd., M.A., selaku komisioner, diterima langsung oleh Plh. Sekda Bombana, Sofian Baco, ST., MPW. Kehadiran mereka disambut hangat oleh para pejabat Kabupaten Bombana, yang melihat kegiatan ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setempat.
“Monitoring ini bukan hanya sekadar penilaian, tetapi juga untuk memastikan PPID di Bombana berfungsi optimal sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku,” ujar Andi Ulil. Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen Komisi Informasi Sultra dalam mendorong pemerintahan yang responsif dan terbuka terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Selama kunjungan, tim Komisi Informasi melakukan evaluasi mendalam terhadap lima indikator utama kinerja PPID Kabupaten Bombana, yakni: pengumuman informasi publik, penyediaan dokumen informasi, pengembangan website, pengadaan barang dan jasa, serta aspek kelembagaan. Dengan metode observasi langsung dan wawancara mendalam, tim mengamati bagaimana PPID menjalankan fungsi-fungsi tersebut untuk memenuhi harapan masyarakat akan keterbukaan.
Salah satu sorotan utama dalam penilaian adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap krusial dalam meningkatkan aksesibilitas publik. Tim Komisi Informasi memberikan rekomendasi untuk perbaikan, terutama dalam peningkatan kualitas website PPID dan penyediaan informasi secara digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. “Pemanfaatan teknologi bukan lagi sebuah pilihan, tetapi kebutuhan dalam memastikan informasi bisa diakses dengan mudah, kapan saja, oleh siapa saja,” tambah Rahmawati.
Tak hanya soal teknologi, evaluasi ini juga menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan anggaran bagi PPID. Menurut Komisi Informasi, pengembangan kompetensi SDM di lingkungan PPID penting untuk memastikan bahwa setiap permintaan informasi dari masyarakat dapat dilayani dengan tepat waktu dan akurat. “Kami melihat komitmen yang kuat dari PPID Kabupaten Bombana. Hampir 80 persen dari parameter penilaian sudah terpenuhi dengan baik, ini pencapaian yang patut diapresiasi,” puji Andi Ulil.
Di sisi lain, Plh. Sekda Bombana, Sofian Baco menyambut baik evaluasi ini sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan komitmen Bombana terhadap transparansi publik. “Kami sangat mendukung upaya Komisi Informasi untuk memastikan keterbukaan informasi. Kami juga akan terus berupaya meningkatkan layanan PPID demi memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat,” ungkap Sofian. Ia menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Bombana bertekad menjadikan keterbukaan informasi sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
Kehadiran tim Komisi Informasi di Bombana juga memperlihatkan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Sultra dalam mencapai keterbukaan publik yang ideal. Selain itu, rekomendasi yang diberikan, mulai dari peningkatan teknologi, kompetensi SDM, hingga dukungan anggaran, akan menjadi bahan refleksi yang berharga bagi PPID Bombana dalam menyusun program kerja ke depan.
Tidak hanya berhenti di evaluasi, Sofian menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bombana juga siap menindaklanjuti hasil rekomendasi ini demi memenuhi standar keterbukaan yang diharapkan. Langkah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana berupaya merespons tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan mudah diakses.
Pada akhirnya, dengan adanya kegiatan monitoring ini, diharapkan PPID Kabupaten Bombana dapat menjadi teladan bagi daerah-daerah lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi ini bukan hanya sekadar penilaian, tetapi juga peta jalan bagi PPID Bombana untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Dengan komitmen yang terus diperbarui ini, Kabupaten Bombana siap melangkah ke depan sebagai daerah yang responsif, transparan, dan inklusif dalam melayani masyarakatnya.
Sebagai langkah penutup dari kegiatan ini, Komisi Informasi Sultra memberikan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih oleh PPID Kabupaten Bombana dan mengharapkan agar rekomendasi yang diberikan dapat segera diimplementasikan. Dengan begitu, bukan hanya keterbukaan informasi yang ditingkatkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin menguat, membawa Bombana selangkah lebih dekat menuju pemerintahan yang modern dan terpercaya.