Bombana, A-1.Info / – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam membangun tata kelola pelayanan publik berbasis data dan teknologi. Melalui langkah strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) resmi memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang sinkronisasi dan validasi data kependudukan pencari kerja serta peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penandatanganan PKS ini berlangsung di Kantor Disdukcapil Bombana, dan dihadiri langsung oleh Kepala Disdukcapil, Firdaus, S.Pd., MM, serta Kepala Dinas Nakertrans, Drs. Alimuddin. Kolaborasi tersebut menandai keseriusan dua instansi dalam menghadirkan data yang akurat, terpercaya, dan real-time, guna mendukung peningkatan kualitas layanan di bidang ketenagakerjaan melalui akses data Webportal Dukcapil.Rabu (23/06/2025)
Sinergi Data untuk Layanan Ketenagakerjaan yang Tepat Sasaran
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Data Kependudukan Nomor: 400.8.1.2/1191/Dukcapil yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukumnya mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses data kependudukan serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menegaskan pentingnya langkah ini dalam mendukung digitalisasi data dan pelayanan publik yang transparan.
“Kami menyambut baik perpanjangan kerja sama ini. Melalui sinkronisasi dan validasi data by name by address melalui Webportal Dukcapil, pencari kerja dapat teridentifikasi secara sah dan tepat sasaran. Ini bagian dari upaya digitalisasi dan perlindungan data masyarakat,” ujar Firdaus.
Firdaus juga menambahkan, validasi data kependudukan menjadi pilar penting untuk memastikan semua program pemerintah berjalan berdasarkan data yang valid dan tidak tumpang tindih, sehingga kebijakan dapat tepat sasaran dan berkeadilan.
Data Akurat Perkuat Perlindungan Sosial Pekerja
Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans, Drs. Alimuddin, menilai perpanjangan kerja sama ini sebagai momentum penting dalam memperkuat basis data ketenagakerjaan di Kabupaten Bombana.
“Validasi data ini sangat krusial bagi kami dalam menyampaikan program-program ketenagakerjaan, terutama dalam penyaluran jaminan sosial bagi pencari kerja. Kolaborasi dengan Dukcapil memperkuat basis data kami agar lebih akurat dan adil,” tegasnya.
Menurut Alimuddin, melalui integrasi sistem dengan Webportal Dukcapil, data pencari kerja dan peserta jaminan sosial dapat diakses secara cepat dan aman. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah melakukan analisis dan perencanaan ketenagakerjaan berbasis data aktual, sekaligus mempercepat layanan publik.
Manfaat Nyata bagi Pencari Kerja dan Dunia Usaha
Perpanjangan PKS ini membawa dampak langsung bagi masyarakat, terutama bagi pencari kerja dan pelaku usaha di Bombana. Melalui sistem ini, mereka tidak lagi perlu membawa banyak dokumen administrasi karena data kependudukan telah tersimpan dan dapat diverifikasi langsung melalui Webportal Dukcapil.
Kolaborasi ini juga mempercepat proses pendaftaran tenaga kerja, validasi penerima bantuan sosial, serta memastikan keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan lebih efisien dan bebas kesalahan.
Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kerja sama ini juga memperkuat keamanan data pribadi warga, karena seluruh proses diatur dalam kerangka perlindungan data dan sistem keamanan informasi yang telah distandarkan secara nasional.
Tujuan dan Rekomendasi Strategis ke Depan
Melalui perpanjangan PKS ini, kedua instansi menetapkan sejumlah tujuan utama:
- Menyediakan akses legal dan aman terhadap data kependudukan bagi sektor ketenagakerjaan.
- Menjamin transmisi data pencari kerja dan peserta jaminan sosial secara langsung melalui sistem kependudukan nasional.
- Mempercepat dan mempermudah layanan publik di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- Memastikan manfaat langsung dirasakan masyarakat tanpa proses birokrasi yang rumit.
Adapun saran pengembangan ke depan antara lain:
- Perluasan integrasi lintas sektor, melibatkan Dinas Sosial dan BPJS Ketenagakerjaan agar pemanfaatan data semakin komprehensif.
- Evaluasi rutin dan peningkatan kapasitas SDM operator data di tingkat daerah agar pengelolaan data kependudukan optimal dan tidak disalahgunakan.
Digitalisasi dan Integrasi, Kunci Transformasi Pelayanan Publik Bombana
Perluasan kerja sama antara Dukcapil dan Nakertrans Bombana ini menjadi bukti konkret komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berbasis data, efisien, dan transparan.
Dengan sistem validasi data yang kuat, setiap kebijakan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan berdasarkan fakta, bukan perkiraan. Ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong efisiensi birokrasi menuju era digital yang modern dan adaptif.
Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah yang progresif dalam menerapkan digital governance, di mana setiap inovasi diarahkan untuk memudahkan masyarakat, memperkuat perlindungan data, dan membangun pelayanan publik yang berkeadilan.