Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana terus memperkuat perannya sebagai perangkat daerah strategis dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Peran lembaga ini semakin krusial karena menjadi pusat perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang selanjutnya berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan kabupaten.
Sebagai instansi teknis, BKD Bombana bertanggung jawab menyusun serta melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan yang selaras dengan rencana strategis pemerintah daerah. Kesesuaian antara kebijakan teknis dan Renstra menjadi fondasi penting agar seluruh program dapat berjalan terarah, terukur, dan mendukung visi pembangunan Bombana.
Kepala BKD Bombana, Doddy A Muchlisi, menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah.
“Kami memberikan dukungan penuh dalam aspek perencanaan, pembinaan, hingga pengendalian kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset. Semua ini dilakukan agar pengelolaan fiskal daerah berjalan sesuai aturan dan mampu menjawab tuntutan pembangunan,” ujarnya.
Pada awal tahun anggaran, BKD terlibat aktif dalam penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan keuangan seluruh OPD. Proses ini memastikan agar setiap rencana kegiatan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan.
“Melalui koordinasi yang intensif, BPKAD memastikan bahwa setiap OPD menyusun perencanaan secara realistis,” jelas Doddy.
Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan, BKD Bombana menjalankan tugas mulai dari penatausahaan, perbendaharaan, pengelolaan pendapatan, hingga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keberhasilan meraih opini baik dari BPK setiap tahun menjadi salah satu indikator penting kualitas akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga peningkatan kualitas LKPD terus menjadi fokus lembaga ini.
BKD Bombana juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan aset daerah. Pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan aset membutuhkan ketelitian serta sistem yang terintegrasi. Selama ini, BKD terus melakukan pembaruan data aset dan memperkuat koordinasi dengan OPD untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal. Aset yang tidak produktif diarahkan untuk ditata ulang atau dihapus sesuai ketentuan.
Selain fungsi teknis, BKD juga menjalankan peran pembinaan dan koordinasi. Pembinaan dilakukan secara berkala kepada seluruh unit kerja terkait pengelolaan keuangan dan aset guna memastikan setiap perangkat memahami regulasi dan prosedur terbaru. Langkah ini juga bertujuan mencegah kesalahan administratif yang dapat menghambat penyerapan anggaran.
BKD Bombana juga melakukan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional guna meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah. Para pejabat fungsional diberi pemahaman teknis dan etika profesional agar mampu bekerja objektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Dengan berbagai upaya tersebut, BKD Bombana terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan.