Jakarta, A-1.Info | – Di tengah semangat menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menghadiri acara Koordinasi Nasional di Ecovention Ancol, Jakarta. Acara ini bertajuk “Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024,” yang dihadiri oleh jajaran petinggi nasional, termasuk Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si., Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, S.H., LL.M., serta sejumlah tokoh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepolisian RI.Selasa (17/09/2024)
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan pentingnya menjaga kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam Pilkada serentak kali ini. “Pemilihan ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dijaga kejujurannya, keadilannya, dan keterbukaannya,” ucap Rahmat Bagja. Ia menekankan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam proses politik, ASN harus tetap pada posisi netral untuk menjaga kredibilitas dan keadilan pemilu.
Netralitas ASN, lanjut Bagja, bukan sekadar prinsip, melainkan komitmen profesionalisme dan tanggung jawab ASN terhadap bangsa dan negara. “Kami berpesan agar ASN benar-benar dapat menjaga netralitas dalam pemilihan ini,” tegasnya. Menjaga ketidakberpihakan ASN adalah upaya menjaga integritas demokrasi di seluruh pelosok negeri.
Menambah perspektif, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Dr. H. Suhajar Diantoro, mengungkapkan bahwa netralitas ASN adalah tanggung jawab penting yang harus dijalankan di tengah dinamika politik. “ASN harus tetap fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik tanpa terpengaruh oleh dinamika politik,” ujarnya. Suhajar juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan jelas mengatur ketentuan tentang netralitas ASN, termasuk larangan ASN untuk berpihak kepada partai politik, calon kepala daerah, atau kelompok kepentingan tertentu.
Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis akan dikenakan sanksi tegas. “Sanksi ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap integritas ASN dan proses demokrasi yang sehat,” tambah Suhajar. Ia juga mengingatkan para pejabat daerah agar tidak menggunakan wewenang, program, atau kegiatan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga pasangan terpilih diumumkan.
Acara ini menghadirkan berbagai tokoh yang menekankan pentingnya netralitas dan tanggung jawab ASN, termasuk perwakilan dari KemenPAN-RB, BKN, dan Kepolisian RI. Mereka semua menyuarakan hal yang sama: menjaga profesionalisme ASN agar Pemilu Serentak 2024 dapat berlangsung dengan damai, aman, dan adil.
Usai pertemuan, Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, menyatakan dukungannya terhadap komitmen nasional untuk menjaga netralitas ASN, khususnya di Kabupaten Bombana. “Demi terwujudnya Pilkada yang damai dan kondusif, saya sangat berharap ASN di Bombana bisa menjaga netralitas. Netralitas ASN adalah wujud komitmen profesionalisme dan tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara,” ujar Edy Suharmanto.
Ia berharap, melalui koordinasi nasional ini, Kabupaten Bombana dapat mengambil pelajaran berharga dalam menyelenggarakan Pilkada yang aman dan damai. Edy juga menekankan pentingnya rakor ini sebagai landasan bagi Kabupaten Bombana untuk menjalankan Pemilu yang tertib sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Saya berharap Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bombana dapat berjalan dengan lancar dan damai. Semoga netralitas ASN di Bombana bisa benar-benar terlaksana sesuai ketentuan dan peraturan,” pungkasnya.
Dengan langkah yang tertata rapi dan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, serta aparat terkait, Edy optimistis Pilkada serentak ini akan menjadi momen demokrasi yang membanggakan. Komitmen seluruh pihak, khususnya ASN yang netral, akan menjadi kunci bagi suksesnya penyelenggaraan Pilkada yang aman dan damai di Kabupaten Bombana. Melalui koordinasi yang solid ini, diharapkan nilai-nilai demokrasi dapat dijaga dengan baik, serta membawa semangat persatuan dalam menyongsong masa depan Bombana yang lebih baik.