Bombana,a-1.info | – Pemerintah Kabupaten Bombana semakin menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selasa, 15 Oktober 2024, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto menandatangani kesepakatan bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan 16 kabupaten/kota, termasuk Bombana. Kerja sama ini menandai era baru dalam pengelolaan PAD, berfokus pada optimalisasi sektor pajak yang selama ini menjadi tumpuan fiskal daerah.
Kesepakatan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah yang tinggi terhadap dana transfer pusat, yang hingga kini masih mencakup 63,97 persen dari total pendapatan Provinsi Sultra. Dengan kontribusi PAD baru mencapai 36,02 persen, langkah ini menjadi jawaban atas tantangan kemandirian daerah yang semakin mendesak. Pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak perusahaan pengguna air permukaan (PAP), dan pajak alat berat menjadi fokus utama dalam inisiatif ini. Kesepakatan ini mencakup pertukaran data pajak yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pengumpulan pajak.
Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., yang turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan optimismenya terhadap kesepakatan ini. Menurutnya, integrasi dan pemanfaatan data pajak yang lebih baik akan berdampak positif bagi peningkatan PAD Bombana dan, pada akhirnya, mendorong pembangunan daerah. “Kesepakatan ini membuka peluang besar bagi kami untuk memaksimalkan pengelolaan pajak daerah, terutama pada sektor kendaraan bermotor dan alat berat. Dengan adanya sinergi dan strategi yang tepat, kami yakin ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan Bombana,” tegasnya.
Kolaborasi ini tidak sekadar kerja sama administratif, melainkan juga pendekatan baru yang menggabungkan teknologi dan integrasi data untuk memudahkan pemantauan serta peningkatan akuntabilitas pajak. Edy menambahkan bahwa keberhasilan dalam penerapan strategi ini akan mempercepat kemandirian fiskal daerah. Pendekatan ini dipandang sebagai langkah berani menuju pembangunan berkelanjutan dengan dasar fiskal yang lebih kuat, sebuah visi yang selaras dengan tujuan jangka panjang Sultra dan Bombana dalam memperkokoh ekonomi lokal.
Salah satu strategi penting dalam inisiatif ini adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan data pajak. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri RI menekankan bahwa pendekatan berbasis teknologi ini memungkinkan daerah-daerah untuk menggali potensi pajak secara lebih menyeluruh dan efisien. Dengan pemantauan dan analisis data yang terintegrasi, peluang untuk meminimalkan kebocoran pajak menjadi lebih nyata. “Dengan adanya integrasi data dan pemanfaatan teknologi, kami optimis dapat meningkatkan penerimaan sektor pajak yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memperkuat kemandirian fiskal Bombana,” jelasnya.
Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan penting lainnya, termasuk Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda, dan Kepala Perangkat Daerah lainnya. Partisipasi mereka menandakan komitmen bersama dalam mendorong optimalisasi PAD dan menguatkan infrastruktur ekonomi daerah. Langkah ini bukan hanya sekadar meningkatkan angka PAD, tetapi juga memperkuat landasan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Melalui kesepakatan ini, Bombana kini memiliki kesempatan untuk memperdalam pengelolaan potensi pajak yang ada dan membuka pintu bagi pendekatan-pendekatan baru yang inovatif. Kolaborasi dengan provinsi dan daerah lain di Sultra menciptakan platform bersama yang lebih solid, memungkinkan setiap daerah berbagi data pajak yang lebih lengkap dan akurat. Dampaknya adalah peningkatan daya saing daerah dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
Langkah besar yang diambil Bombana bersama provinsi dan 16 kabupaten/kota lainnya ini adalah bukti keseriusan dalam mendorong kemandirian fiskal yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan sinergi yang dibangun dari pusat hingga daerah, optimalisasi PAD menjadi lebih dari sekadar pencapaian finansial; ini adalah investasi jangka panjang yang akan menggerakkan kesejahteraan masyarakat Bombana ke arah yang lebih baik. Melalui perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi serta data, Bombana siap mengukir jalan menuju kemandirian fiskal yang kokoh demi masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan.