Bombana,a-1.info | Dalam rangka memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusif, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) menyelenggarakan sosialisasi bertema “Menuju Pemerintahan yang Responsif dan Inklusif” pada Selasa, 15 Oktober 2024. Digelar di aula Diskominfos, kegiatan ini menjadi langkah konkret bagi Kabupaten Bombana dalam meningkatkan akses informasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Plh. Sekda Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, hadir sebagai perwakilan Pj. Bupati Bombana, bersama para admin informasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyebaran informasi.
Sosialisasi ini disusun untuk memperdalam pemahaman OPD mengenai pentingnya transparansi, khususnya dalam mengelola informasi yang akurat dan tepat sasaran. Melalui acara ini, Diskominfos berupaya menyelaraskan visi keterbukaan dengan langkah nyata untuk mendekatkan pemerintah dan masyarakat. Plh. Sekda Bombana, Sofian Baco, menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi bukan hanya sekadar tugas administratif, tetapi juga kewajiban moral pemerintah kepada masyarakat. “Kepercayaan masyarakat adalah modal kita. Dengan informasi yang terbuka dan akuntabel, kita bisa membangun jembatan komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam suasana diskusi yang dinamis, para peserta menyimak strategi komunikasi yang disampaikan melalui berbagai sesi materi. Berbagai contoh praktik baik dari daerah lain menjadi inspirasi untuk diterapkan di Bombana, membuka wawasan tentang pendekatan komunikasi yang lebih inovatif dan interaktif. Diskusi interaktif pun mewarnai sesi ini, memberikan ruang bagi peserta untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi, dan mencari solusi bersama.
Salah satu fokus dalam sosialisasi ini adalah peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana sebagai kanal utama untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada publik. Dengan keterbukaan yang dikelola PPID, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Diskominfos berharap, melalui PPID, OPD dapat lebih responsif dalam menanggapi kebutuhan informasi masyarakat.
Tidak hanya itu, dalam sosialisasi ini Diskominfos juga memberikan penghargaan kepada admin informasi OPD yang menunjukkan kinerja terbaik. Plakat dan handphone diberikan kepada admin dengan kategori “Rilis Berita Terbanyak” dan “Viewers Berita Terbanyak” sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menghadirkan informasi yang akurat dan dapat diakses publik. Penghargaan ini, meskipun sederhana, memiliki makna besar: mendorong para admin informasi untuk terus menjaga semangat transparansi yang tinggi dalam setiap informasi yang mereka sampaikan.
Selain meningkatkan keterbukaan informasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi korupsi dalam pemerintahan melalui mekanisme pengawasan masyarakat. Dengan informasi yang tersedia secara terbuka, masyarakat dapat turut serta mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan publik. “Transparansi ini menjadi bagian dari sistem pengawasan yang kuat. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi,” tambah Sofian dalam salah satu sesi tanya jawab.
Melalui sosialisasi ini, Kabupaten Bombana mengukuhkan komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan. Diskominfos berencana mengadakan pelatihan lanjutan bagi para admin informasi, agar mereka tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga terampil dalam menggunakan teknologi digital untuk memperluas jangkauan komunikasi pemerintah. Harapannya, keterbukaan informasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk semakin dekat dengan rakyat, dan rakyat merasa terlibat dalam setiap pengambilan keputusan.
Lebih dari sekadar acara sosialisasi, kegiatan ini menjadi momentum bagi Kabupaten Bombana untuk menciptakan tata kelola yang lebih bersih, akuntabel, dan responsif. Dengan langkah ini, Kabupaten Bombana mengukuhkan diri sebagai pelopor dalam penerapan pemerintahan yang berorientasi pada keterbukaan dan partisipasi publik. Dalam jangka panjang, keterbukaan informasi yang diinisiasi Diskominfos diharapkan menjadi contoh bahwa pemerintahan yang inklusif adalah kunci menuju daerah yang maju dan sejahtera.
Sosialisasi “Menuju Pemerintahan yang Responsif dan Inklusif” bukan hanya ajang formalitas, tetapi awal dari sebuah pergerakan besar. Kabupaten Bombana bertekad mewujudkan pemerintahan yang siap menyambut masukan, mendengar suara rakyat, dan responsif terhadap tantangan yang terus berubah. Kepercayaan yang dibangun dari keterbukaan ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih transparan, di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama menciptakan Bombana yang lebih baik.