Bombana, BERITA-A1, COM | — Sebuah diskusi penting dalam perumusan kebijakan berlangsung di Kabupaten Bombana. Pada hari Jumat (25/10), Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) resmi dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh. Sekda), H. Rustam, S.Sos., M.Si, mewakili Pj. Bupati Bombana. Acara yang berlokasi di ruang Rapat Wakil Bupati ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta stakeholder dari bidang hukum, dengan fokus pada tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah dan analisis dampak lalu lintas.
Dalam sambutannya, H. Rustam menekankan bahwa proses penyusunan regulasi harus menjadi wadah kolaboratif untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “FGD ini menjadi tempat kita berkumpul untuk mendapatkan masukan konstruktif agar Raperda ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bombana,” tegasnya. Menurutnya, FGD ini adalah langkah awal untuk mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan daerah secara berkelanjutan.
Pembahasan dalam FGD kali ini sangat krusial, mengingat Kabupaten Bombana menghadapi dua isu utama, yaitu cadangan pangan dan lalu lintas. Isu cadangan pangan menjadi perhatian khusus seiring meningkatnya ketergantungan pada pasokan pangan yang stabil, terutama dalam menghadapi kondisi darurat. Di sisi lain, dampak lalu lintas akibat pertumbuhan ekonomi yang cepat juga menjadi sorotan, terutama di jalan-jalan yang semakin padat. Keduanya membutuhkan penanganan serius agar dapat dikelola dengan baik.
Rustam mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan berbagi pandangan demi mewujudkan kebijakan yang relevan dan dapat diterapkan. Selain berbagi pandangan, peserta juga didorong untuk mengidentifikasi solusi kreatif yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan serta mengatasi permasalahan lalu lintas di Kabupaten Bombana. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan realistis dalam bentuk Raperda.
Sesi diskusi menjadi momen para peserta untuk menyampaikan pandangan mereka terkait tantangan serta solusi pengelolaan cadangan pangan dan dampak lalu lintas. Beberapa peserta menggarisbawahi pentingnya integrasi data dan informasi, yang akan menjadi dasar untuk kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, diharapkan Raperda ini tidak hanya menjadi regulasi teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan.