Bombana, A-1.Info / — Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Bombana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bombana resmi memperpanjang kerja sama strategis dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bombana. Penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama ini berlangsung pada Rabu (18/6/2025) di ruang kerja Kepala BKPSDM Bombana.
Perjanjian tersebut menegaskan komitmen kedua instansi dalam memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai instrumen penting untuk mendukung pengelolaan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari pihak Disdukcapil, penandatanganan dilakukan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, Sri Patonah, mewakili Kepala Dinas Firdaus. Sedangkan BKPSDM Bombana diwakili langsung oleh Kepala BKPSDM, Deddy Fan Alva Slamet.
Kerja sama ini bukan sekadar formalitas. Penandatanganan perjanjian didasarkan pada izin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 400.8.1.2/1191/Dukcapil, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Instansi Pengguna. Dengan dasar hukum yang jelas, kerja sama ini memastikan pemanfaatan data berlangsung secara legal, transparan, dan akuntabel.
Salah satu manfaat utama dari perjanjian ini adalah tersedianya akses langsung BKPSDM Bombana ke webportal Dukcapil. Dengan sistem tersebut, proses verifikasi dan validasi data pegawai bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan minim risiko kesalahan. Hal ini sangat membantu dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, mulai dari rekrutmen, penempatan, mutasi, hingga pensiun ASN.
Kepala BKPSDM Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, menegaskan pentingnya sinergi ini.
“Akses terhadap data kependudukan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian. Dengan adanya kepastian data, kami dapat memberikan pelayanan berbasis digital yang lebih transparan dan akurat,” ujarnya.
Di sisi lain, Sri Patonah selaku perwakilan Disdukcapil Bombana menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan.
“Kami mengapresiasi kepercayaan BKPSDM Bombana terhadap layanan Disdukcapil. Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung transformasi pelayanan publik berbasis data dan teknologi. Ke depan, kami siap memperkuat integrasi sistem agar manfaatnya semakin luas,” tutur Sri Patonah.
Kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan semata. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menilai efektivitas pemanfaatan data serta mencari peluang pengembangan lebih lanjut. Beberapa rencana strategis yang digagas antara lain integrasi layanan digital lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data, serta penerapan sistem keamanan berlapis guna menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah daerah juga dianggap penting. Tanpa komitmen lintas sektor, pemanfaatan data kependudukan berpotensi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antarinstansi mampu mendorong pelayanan publik yang lebih adaptif di era digital.
Meski terlihat teknis, kerja sama ini sesungguhnya memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Data kependudukan yang akurat akan memudahkan ASN dalam mengurus berbagai administrasi, termasuk urusan kenaikan pangkat, tunjangan, hingga pensiun. Pada akhirnya, peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian akan berkontribusi pada kinerja ASN yang lebih profesional dan berdampak pada kualitas pelayanan publik di Bombana secara keseluruhan.
Dengan perpanjangan kerja sama ini, Disdukcapil dan BKPSDM Bombana menunjukkan komitmen bersama untuk membangun birokrasi modern yang berbasis data, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Langkah ini sejalan dengan visi nasional menuju pemerintahan digital, di mana kecepatan, akurasi, dan integritas data menjadi pilar utama tata kelola publik.