Bombana A-1.Info / — Pembangunan seharusnya menjadi solusi, bukan sumber masalah. Namun, di Kabupaten Bombana, proyek-proyek konstruksi tahun 2025 justru dibayangi polemik tambang galian C yang tak kunjung tuntas.
Di atas kertas, lelang proyek berjalan normal. Namun kenyataannya, kontraktor lokal terjepit. Material utama berupa galian C—pasir, batu, hingga tanah urug—tidak tersedia karena ketiadaan izin usaha pertambangan (IUP). Lalu bagaimana mereka bisa bekerja sesuai kontrak, bila bahan dasarnya saja tidak ada di daerah?
Ketua GAPEKNAS Bombana, Arsan Arsyad, menyebut situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan. Ia menilai pemerintah daerah, khususnya DPRD, lamban dan seolah menghindar dari tanggung jawab. Arsan juga sudah menyurat ke DPRD Bombana dengan nomor: 003 perihal Polemik Tambang Galian C, namun tidak ada respon dari pihak DPRD.
“Masalah galian C sudah berulang kali disuarakan, tapi tidak ada langkah tegas. Semua kesalahan justru ditimpakan ke kontraktor,” ungkapnya.
Lebih jauh, Arsan menyoroti potensi kriminalisasi terhadap kontraktor. Mereka terikat dengan RAB yang tidak mengantisipasi kondisi ketiadaan galian C. Bila dipaksa membeli material dari luar daerah, kontrak tidak mengatur soal itu. Kontraktor yang bekerja sesuai perintah justru berisiko berhadapan dengan hukum.
Bukankah ironis bila para pengusaha lokal—yang justru menopang pembangunan daerah—dikorbankan oleh kebijakan yang setengah hati?
Pemerintah daerah seharusnya hadir memberi kepastian. PPK bisa melakukan Contract Change Order (CCO) untuk menyesuaikan kontrak dengan realitas di lapangan. Atau, jika belum ada solusi, hentikan sementara proses lelang. Lebih baik pembangunan tertunda daripada kontraktor jatuh sebagai “tersangka kebijakan”.
Kasus galian C ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan cermin bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan. Jika kontraktor terus-menerus dijadikan kambing hitam, siapa lagi yang akan berani membangun Bombana ke depan?
Masyarakat perlu tahu, bahwa di balik gedung-gedung, jalan, dan jembatan yang berdiri, ada para kontraktor yang bekerja dengan segala keterbatasan. Mereka bukan sekadar pelaksana proyek, tapi mitra pembangunan. Dan mitra tidak selayaknya dikhianati.