Bombana,A-1.Info / – Ketegangan menyelimuti Musyawarah Adat Rumpun Keluarga Besar Kerajaan Moronene Keuwia yang diselenggarakan pada Minggu siang di Rumah Adat Rahampu’u Taubonto, sebuah pusat kegiatan adat yang selama ini menjadi simbol persatuan dan marwah masyarakat Moronene. Forum yang semestinya berlangsung dalam semangat kearifan lokal dan musyawarah damai itu berubah panas, bahkan sebelum sidang dibuka secara resmi.
Pemicunya adalah penghadangan yang dilakukan sekelompok orang terhadap rombongan peserta musyawarah. Sekitar puluhan peserta dari berbagai rumpun adat tiba-tiba diadang oleh orang-orang yang mengaku sebagai utusan Raja Moronene Rumbia ke-VII. Aksi itu mengejutkan banyak pihak, dan nyaris memicu kericuhan terbuka sebelum akhirnya diredam oleh ketegasan panitia dan sikap tenang para pemuka adat yang hadir.
Panitia menilai tindakan tersebut bukan hanya tidak etis, tetapi juga sebagai bentuk nyata intimidasi terhadap proses musyawarah adat yang sah dan diakui oleh komunitas adat Moronene. “Kami menyesalkan tindakan menghadang peserta musyawarah adat ini. Ini forum terhormat, bukan ajang kekuasaan sepihak,” tegas salah satu panitia. Ia menambahkan bahwa panitia telah melayangkan undangan secara resmi kepada Raja Moronene Rumbia ke-VII agar hadir dan memberikan klarifikasi langsung atas sejumlah dugaan pelanggaran selama masa kepemimpinannya.
Namun tanggapan berbeda datang dari pihak kerajaan. Perwakilan mereka menyebut forum ini tidak layak membicarakan isu-isu yang dianggap sebagai urusan internal keluarga kerajaan. Menurut mereka, pembahasan dalam forum berpotensi mencemarkan marwah kerajaan dan nama baik raja yang masih bertahta.
Ketua Panitia, M. Mardhan, dengan tenang namun tegas membantah pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa forum adat seperti ini justru merupakan tempat yang paling layak untuk membicarakan permasalahan kepemimpinan. “Kalau bukan di forum seperti ini, apakah kita harus membahasnya di ruang gelap dengan cara bisik-bisik? Ini bukan forum mempermalukan, justru forum klarifikasi,” ujarnya, disambut dukungan dari para peserta yang hadir.
Inisiator Musyawarah Adat juga angkat suara menanggapi upaya pelabelan musyawarah sebagai konflik internal keluarga. “Kalau yang kita konsumsi adalah narasi konflik keluarga, maka kita salah ruangan. Forum ini mempertanyakan integritas pemimpin adat kita semua,” tegasnya dalam pidato pembukaan yang menggetarkan suasana.
Musyawarah ini bukan forum biasa. Lebih dari 60 tokoh adat dari berbagai rumpun hadir dan aktif berpartisipasi. Hadir pula delegasi dari organisasi adat berpengaruh seperti Sangia Nilemba, Pangkuri, Oriwati, Powatu, Maloa, Lembaga Adat Moronene, SEPAKAT, dan sejumlah elemen adat lainnya. Mereka datang bukan hanya membawa suara komunitasnya, tetapi juga harapan akan pemulihan integritas dan martabat kepemimpinan adat Moronene.
Setelah melewati diskusi panjang dan pertimbangan matang, forum akhirnya menghasilkan empat poin keputusan penting yang mencerminkan ketegasan namun tetap memberi ruang keadilan bagi semua pihak.
Empat poin hasil Musyawarah Adat Moronene Keuwia adalah sebagai berikut
- Forum memberikan tenggat waktu selama sepuluh hari kepada Raja Moronene Rumbia ke-VII untuk memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pelanggaran selama masa kepemimpinannya. Klarifikasi ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat adat dan menjaga wibawa lembaga adat.
- Forum menyepakati pembentukan Dewan Adat Kerajaan Moronene Keuwia dalam jangka waktu yang sama, yaitu sepuluh hari. Dewan ini akan bertugas mengevaluasi kinerja raja secara menyeluruh dan menyusun sistem pengaturan kerajaan yang lebih transparan dan akuntabel. Keanggotaan dewan akan diisi oleh para Mokole sebagai perwakilan sah dari setiap rumpun atau Limbo.
- Forum menegaskan bahwa perwakilan rumpun yang telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap raja dalam pertemuan sebelumnya di Hotel Rahmat, tanggal 18 Mei 2025, tetap akan melanjutkan proses dengan menandatangani dokumen pembekuan status Raja Moronene Rumbia ke-VII.
- Jika dalam tenggat waktu sepuluh hari tersebut Raja tidak memberikan klarifikasi dan Dewan Adat belum terbentuk, maka forum akan kembali bersidang untuk mengambil keputusan akhir terkait pembekuan status Raja Moronene Rumbia ke-VII serta memulai proses penggantian pemimpin adat sesuai mekanisme adat yang berlaku.
Panitia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat adat, termasuk pendukung kerajaan, untuk menahan diri dan menghormati proses yang sedang berjalan. Forum ini diklaim bukan sebagai ajang adu kekuasaan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa tatanan adat Moronene tetap berdiri di atas nilai kejujuran, kehormatan, dan musyawarah.
“Forum ini bukan alat untuk menjatuhkan, tapi jembatan untuk memperbaiki. Semua yang hadir di sini bukan sedang mencari lawan, melainkan sedang mencari jalan,” ujar Mardhan, dalam pidato penutup yang mendapatkan tepuk tangan panjang dari seluruh hadirin.
Keputusan musyawarah ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Kerajaan Moronene Keuwia. Di tengah tantangan zaman dan konflik internal yang muncul, masyarakat adat justru menunjukkan kedewasaan berdemokrasi yang kuat berakar pada tradisi. Langkah ini bukan hanya tentang satu figur pemimpin, melainkan tentang pemulihan moral kepemimpinan adat yang menjadi warisan nenek moyang.
Dalam sepuluh hari ke depan, sejarah akan mencatat apakah Raja Moronene Rumbia ke-VII memilih untuk berdiri bersama rakyatnya dalam transparansi, atau justru menolak menjawab panggilan zaman. Yang pasti, forum adat telah bersuara, dan kini waktunya bagi sang raja untuk menjawab dengan kehormatan.