Kendari,A-1.Info / – Proyek penggantian Jembatan Langkowala di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Infrastruktur strategis ini dijadwalkan mulai dikerjakan pada Februari 2025, seperti yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulawesi Tenggara, Selasa, 14 Januari 2025. Proyek tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah tetapi juga menjadi simbol keberhasilan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah yang lebih maju.
Jembatan Langkowala bukan hanya sekadar penghubung antarwilayah, tetapi menjadi akses vital bagi masyarakat Kabupaten Bombana. Selama bertahun-tahun, kondisi jembatan lama yang sempit membuat lalu lintas terganggu dan menimbulkan risiko keselamatan. Oleh karena itu, penggantian total dengan konstruksi baja modern menjadi solusi yang diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi dan mendukung perekonomian lokal.
Jembatan baru dirancang sepanjang 50 meter dengan lebar 7 meter, memungkinkan kendaraan dari dua arah melintas secara bersamaan. Proses pembangunan diawali dengan pembangunan jembatan sementara (jembatan Belli) untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.
Rapat Dengar Pendapat yang digelar di DPRD Sultra dihadiri oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sultra, serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sultra. Direktur LKPD Sultra, Muh. Arham, menegaskan bahwa perencanaan proyek sudah matang, baik dari segi desain maupun anggaran. Namun, proses tersebut sempat mengalami hambatan akibat perubahan nomenklatur di Kementerian PUPR.
“Insyaallah, pengerjaan di lapangan akan dimulai Februari. Kami hadir di RDP ini untuk memastikan DPRD terlibat aktif dalam pengawasan proyek ini. Pengawasan yang baik akan menjamin kualitas pembangunan,” ujar Arham.
Sekretaris Komisi III DPRD Sultra, Wahyu Sulaiman, yang memimpin rapat tersebut, menyampaikan dukungannya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ini. Wahyu, bersama anggota DPRD lainnya seperti Sudarmanto dan H. Irwan, menegaskan bahwa mereka akan memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan standar teknis yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan proyek ini transparan dan tepat waktu. Infrastruktur berkualitas adalah hak masyarakat,” kata Wahyu
Proyek penggantian Jembatan Langkowala merupakan bagian dari tanggung jawab BPJN dalam mengelola 905 jembatan di Sulawesi Tenggara. Menurut Arham, perjuangan membangun infrastruktur seperti ini memerlukan konsistensi dan komitmen bersama.
“Kalau usaha kita hanya setengah-setengah, hasilnya juga tidak akan maksimal. Sinergitas antara pemerintah, BPJN, dan DPRD adalah kunci keberhasilan proyek ini,” tegasnya.
Proyek Penghubung Masa Depan
Pemerintah menargetkan proyek ini rampung pada akhir 2025. Dengan pengawasan yang ketat dan dukungan penuh semua pihak, Jembatan Langkowala diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu memperlancar aktivitas masyarakat, meningkatkan perdagangan lokal, dan membuka akses wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Undangan resmi RDP bernomor 400.146/09 bertanggal 13 Januari 2025, yang ditandatangani Ketua DPRD Sultra Ala Ode Tariala, menandai komitmen DPRD untuk mengawal proyek ini hingga tuntas. RDP tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat koordinasi dan percepatan pembangunan di Sulawesi Tenggara.
Jembatan Langkowala di masa mendatang bukan hanya simbol penghubung wilayah, tetapi juga cerminan optimisme masyarakat Bombana menuju infrastruktur yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.